tugas inspektorat daerah. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional jenjang ahli muda yang diberikan tugas untuk membantu Pe jabat Administrator dalamBerdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dibentuk melaui Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. tugas inspektorat daerah

 
 Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional jenjang ahli muda yang diberikan tugas untuk membantu Pe jabat Administrator dalamBerdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dibentuk melaui Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bloratugas inspektorat daerah Ratusan kepala daerah menjadi pesakitan karena korupsi

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang. Rapat Koordinasi Satuan Tugas Saber Pungli Gunungkidul. Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB IX Bagian kedua Pasal 383. 4. Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. b. intern Inspektorat Daerah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi : a. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Acch, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh perlu diganti; inspektorat daerah; h. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG. E. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. 9. (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada. Penyusunan kebijakan teknis. organisasi kepala bag. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. II Gol. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. 2. Inspektorat Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang. 9. Abdul Razak, S. Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari inspektorat daerah dalam melakuakan pengawasan dapat berjalan maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari inspektorat daerah dami optimalisasi tugas bdan tanggungjawab. Perkembangan profesi audit internal saat ini sangat menuntut auditor yang profesional atas berbagai upaya pelaksanan audit yang dilaksanakan. Lihat Selengkapnya. 3 Maksud Dan Tujuan 1. Inspektorat Daerah. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan. Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berita Jaga Integritas Cegah. (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Pasal 16 Ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan. Mereka bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas. 53 Tahun 2020 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau. Tugas Pokok Inspektorat Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas: Membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; Membantu Gubernur sebagai Wakil. Subbagian Tata Usaha; 2. Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat dan Badan Daerah . Judul. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Bangka Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka :. Mengingat : 1. APIP di setiap instansi pemerintah daerah memiliki perbedaan kondisi, baik dari segi manajemen, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan sekitar (BPKP,. 2. 7. (0274) 371977 EMAIL : inspektorat@jogjakota. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah. Menjabarkan terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, baik inspektorat provinsi maupun inspektorat daerah menyelenggarakan beberapa fungsi. INSPEKTORAT DAERAH lL KRESNA NO. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang. ABSTRAK: bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah; bahwa dalam rangka. 5 Tahun 2014, UU No. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang. 14. id HELP DESK (0254) 7039946 (PPID) +6281511662216 Statistik Pengunjung Pengunjung Hari Ini:daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, juga membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua; b. H. Peraturan Perundang-undangan. Inspektorat Daerah; b. 2. Pergub 34 Tahun 2016. Ratusan kepala daerah menjadi pesakitan karena korupsi. 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti dengan menetapkan Pergub tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Jeneponto. Pada umumnya. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016LINGKUP KEGIATAN. Inspektorat Pengawasan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat 377Polda yang berada di bawah Kapolda. Pertama adalah penambahan fungsi Inspektorat Daerah untuk mencegah korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi. Inspektorat Kota Baubau merupakan lem-baga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 yang dipertegas di dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Baubau. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. FUNGSI, TUGAS DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Pasal 5 Inspektorat Daerah mempunyai fungsi : a. Inspektorat merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Inspektorat mempunyai tugas yang merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengawasan. Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bandung. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. 25 September 2023. Sedangkan Fungsi pengawasan diberikan dalam bentuk: 1. 3 TELP/FAX (0362) 21144 SINGARAIA KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR : 800/398/ITD N2022. (2) Klasifikasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Inspektur Pembantu Wilayah I yang membidangi Bidang Keuangan dan Kekayaan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang. Post navigation. a. Peningkatan Kapabilitas APIP Melihat fenomena keterlibatan APIP. Bagan I. Dalam melaksanakan tugas Inspelrtorat mempunyai fungsi: Perencanaan program kerja Inspektorat Perumusan. idRencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2021 5 Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU, Menimbang : a. 2) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari : a) Sub Bagian Perencanaan. PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Inspektorat Daerah ; b. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka: 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT; 2) pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat; 3) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber dayatugas dan fungsinya. unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat; unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan; unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah; serta; unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam. Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 5. 2017. mempresentasikan penguatan peran Inspektorat dalam rangka peningkatan. 9: Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Tahun 2019: Lihat: 1. I. Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kota Medan. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabatTugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Tahun 2019: Lihat: 1. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan. Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 20l9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48. Menimbang : a. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur. perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan b. 10. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dinas Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas. Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam melakukan tugas pengawasan terhadap. 2. URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH. JA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIMEUI,UE BISMILIAHIRRHMANIRRAHIM YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA WASA. 14:31 WITA; Senin, 10 Juli 2023. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Walikota Denpasar: Nomor: 19: Judul: Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat dan Badan Daerah : T. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020. (5) Inspektur,. 6. Bagian Kedua Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta. Dari visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut: - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan. 04, Bugis, Samarinda, Kaltim 75121. Pasa15 b. Sekretariat, membawahi: 1. Hal ini termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 133 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. B. Mengingat : 1. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020. mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya; i. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera. d. 13. Tupoksi Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis. Lihat Selengkapnya. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi : a. Pasa12 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan. Peran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan. Apel ini. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat perubahan tugas Inspektorat Daerah, sehingga Peraturan. SALINAN BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 14 Seri: E PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan intern. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Lingkup Inspektorat; u. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan. 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara. 2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang. Senin, 2 Oktober 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan rutin sebelum melakukan aktivitas yakni apel pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tidak memilki kantor-kantor perwakilan ataupun cabang di daerah seluruh. BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Inspektorat Pasal 21 (1) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi. (Dialihkan dari Inspektorat jenderal) Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. disebut Inspektorat Daerah Provinsi dan bagi daerah kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan internal. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 3 (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas: a. 26 Yogyakarta Kode Pos : 55161 Telp. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain. A. Hubungi Kami 0 Tahun Kabupaten Karanganyar Pengenalan Tugas dan Fungsi Tugas Inspektorat Daerah. Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021; Entry Meeting Telaah Sejawat Eksternal oleh Inspektorat Utama BPS; Evaluasi Eksternal Penilaian Pembangunan ZI di Bappenas Tahun 2021; Pedoman Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Inspektorat Utama Bappenas; Arsip. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Fungsi : Inspektorat Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah Kabupaten Banggai, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 yang terdiri dari. No. Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi. TATA KER. “Harapannya APIP dapat membangun. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. penulis tertarik untuk memilih judul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun”. ABSTRAK: Bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah yang mencabut Peraturan Gubernur Sulawesi. Inspektorat Daerah Pasal 4 (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa. R Terry dalam. FILE-FILE PERATURAN. Selanjutnya, Inspektorat Kota Tegal memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Daerah yang terkait dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, yaitu : 1. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. b. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B, Dalam malaksanakan tugas dan kewajiban Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur,. (0274) 371977, 515865, 562682 Fax. Sebagai salah satu perangkat daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan Selatan juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergisitas. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasiInspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi yang ganda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi kepada OPD Provinsi sekaligus. Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakanFungsi dan Tugas Inspektorat Kabupaten Jombang Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan.